Bandar Lampung - (15/03/2026) -Lampung kembali diselimuti bau tak sedap. Kali ini bukan dari proyek mercusuar atau pembangunan gedung megah, melainkan dari sektor yang selama ini dielu-elukan sebagai tulang punggung ketahanan nasional yaitu sektor pertanian.
Proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama kewenangan daerah di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung, yang dibiayai APBN melalui skema Inpres tahap tiga, kini menuai sorotan tajam. Proyek dengan nilai fantastis, lebih dari Rp48 miliar, tersebar di 33 titik pada delapan kabupaten se-Provinsi Lampung.
Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAL) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum dalam proyek tersebut ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Ironisnya, proyek strategis ini diketahui dikerjakan oleh perusahaan persero, yang semestinya menjadi contoh dalam tata kelola dan kualitas pekerjaan.
Ketua FOKAL, Abzari Zahroni, menyampaikan laporan itu secara langsung ke Kejati Lampung, (15/01/2026). “Kami hari ini secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum pada proyek irigasi yang tersebar di 33 titik di delapan kabupaten, dengan pagu anggaran lebih dari Rp48 miliar. Harapan kami, laporan ini menjadi perhatian khusus Kejati Lampung,” ujar Roni usai menyerahkan berkas laporan.
Temuan FOKAL di lapangan jauh dari kata sepele. Berdasarkan hasil investigasi, kualitas pekerjaan dinilai amburadul, terkesan asal jadi, dan tidak mencerminkan proyek strategis bernilai puluhan miliar rupiah.
“Fakta di lapangan sangat jelas. Pekerjaan jauh dari standar kualitas. Padahal ini proyek strategis, bukan proyek coba-coba. Yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga masa depan petani dan ketahanan pangan,” tegasnya.
Kondisi ini terasa makin menyesakkan, mengingat sektor pertanian tengah menjadi fokus utama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui agenda besar swasembada pangan. Di tingkat pusat, pertanian diagungkan. Di daerah, justru diduga dijadikan ladang bancakan.
FOKAL sendiri mengakui capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Lampung sepanjang tahun 2025 yang lalu. Sejumlah perkara korupsi berhasil diungkap dan diproses hingga ke meja hijau.
“Kami mengapresiasi Kejati Lampung atas capaian kinerja tahun 2025. Banyak kasus korupsi yang berhasil dibongkar dan ditindaklanjuti sampai proses hukum,” kata Roni.
Namun untuk perkara ini, publik menuntut lebih dari sekadar catatan prestasi tahunan. Kejati Lampung didesak bertindak cepat, tegas, dan transparan. Proyek strategis yang menopang Astacita Presiden RI tidak boleh berhenti sebagai jargon politik, apalagi berubah menjadi simbol kegagalan pengawasan dan pembiaran korupsi.
Jika sektor pangan saja dikerjakan secara asal dan diduga sarat penyimpangan, maka wajar bila publik bertanya: swasembada pangan untuk rakyat, atau swasembada rente untuk segelintir pihak.
