Jakarta — Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan UKPBJ Proaktif Level 3 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. dalam Rapat Koordinasi UKPBJ Triwulan I Tahun 2026 di Gedung LKPP, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Penghargaan diberikan atas keberhasilan Pemkab Pesawaran memenuhi sembilan variabel kelengkapan (9/9) dalam mencapai tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 atau kategori Proaktif.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc., didampingi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Suharti, S.Psi., M.Si., Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., M.PP., serta Kepala Bagian Barang dan Jasa Kabupaten Pesawaran, Nanang Sumarlin, S.H.
Capaian ini menempatkan UKPBJ Pesawaran sebagai unit yang telah menjalankan fungsi strategis dalam proses pengadaan, tidak lagi sebatas administratif, tetapi berperan aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perencanaan pengadaan menjadi tahapan krusial dalam siklus pengadaan barang/jasa. Perencanaan yang matang memastikan kebutuhan terpenuhi tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, sekaligus mendorong efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, UKPBJ didorong bertransformasi menjadi pusat keunggulan (center of excellence) pengadaan. Peran tersebut meliputi identifikasi kebutuhan, pemilihan metode pengadaan, penganggaran, hingga pengelolaan sistem informasi guna mencapai target kinerja, termasuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM.
Bupati Nanda Indira menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, khususnya UKPBJ, dalam membangun sistem pengadaan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik dan optimalisasi anggaran daerah.(*)
